Perwal 2013

  1. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Kota Semarang
  2. Peraturan Walikota Nomor 5A Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana
  3. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Kota Semarang

Perda 1995

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Tarip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekreatariat Wilayah / Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perundingan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1994/1995

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk Dan Saluran Penghubung

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Tingkat II Semarang

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

 

Perda 2013

  1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
  2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
  3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
  4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Daftar Informasi Dikecualikan sesuai UU

Berikut ini adalah daftar informasi umum yang termasuk dalam kategori terbatas dan dikecualikan sesuai dengan UU KIP dan Peraturan lain.

Download (PDF, 213KB)

Melawan Kenaikan Harga BBM di MK

Salah satu cara untuk menolak kenaikan BBM dalam RAPBN tahun 2013 secara hukum adalah dengan mengajukan hal tersebut ke MK (Mahkamah Konstitusi).  Seperti yang diketahui Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu wewenang dari MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sumber: mahkamahkonstitusi.go.id)
(more…)

Parpol Bersifat Nasional Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan yang memua bahwat partai politik harus bersifat nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan dengan Nomor 94/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu (12/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Akil membacakan permohonan yang diajukan oleh Jamaludin dan Andriyani tersebut.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Mahkamah berpendapat tidak ada yang harus dipertentangkan antara prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dengan keharusan partai politik bersifat nasional sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, lanjut Hamdan, keharusan partai politik bersifat nasional, tidak sedikit pun mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

(more…)

Perwal 2011

Peraturan Walikota Tahun 2011

  1. Perwal No. 1 Tahun 2011
    Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2011
  2. Perwal No. 1B  Tahun 2011
    Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang
  3. Perwal No. 21  Tahun 2011 
    Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
  4. Perwal No. 31  Tahun 2011 
    Tentang Tata cara Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)
  5. Perwal No. 32  Tahun 2011 
    Tentang Tata cara penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
  6. Perwal No. 33  Tahun 2011 
    Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang

(more…)

Perwal 2008

Peraturan Walikota Tahun 2008

  1. Perwal  No.1  Tahun 2008  Tentang Penjabaran APBD Kota Semarang Tahun 2008
  2. Perwal  No.1 A  Tahun 2008  Tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah bantuan Sosial dan bantuan Keuangan
  3. Perwal  No.1 B  Tahun 2008  Tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Sosial pada kegiatan bagian Sosial Sekretaris Daerah Kota Semarang
  4. Perwal  No.1 C  Tahun 2008  Tentang Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan pada kegiatan pemantapan komunikasi Pemerintah Daerah Tahun 2008
  5. Perwal  No.2  Tahun 2008  Tentang Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Kelahiran
  6. Perwal  No.3  Tahun 2008       +     Lampiran  Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Tahun 2008
  7. Perwal  No.3 A  Tahun 2008    +    Lampiran  Tentang Perubahan Perwal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standart Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2008

(more…)

Perwal 2012

  1. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang
  2. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara pendaftaran Surat Tanda Kebangkasaan kapal dengan Tonase Kotor Kurang dari 7 (LGT.7) di Kota Semarang
  3. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kota Semarang
  4. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik di Kota Semarang
  5. (more…)
last comments
rental mobil makassar
rental mobil makassar

Informasi yang bagus.salam www.rentalmobilmakassar.net

Keputusan Walikota Semarang Tahun 2012

Keputusan Walikota Semarang Tahun 2012

  1. Keputusan Walikota Semarang  No.400/134 Tahun 2012
    Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Masyarakat Rendah (MBR) melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan
  2. Keputusan Walikota Semarang No. 690/211 Tahun 2012
    Tentang Penetapan Alokasi Penerimaan bantuan untuk pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kota Semarang Tahun 2012
  3. Keputusan Walikota Semarang No. 539/239/2012 Tahun 2012
    Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015
  4. Keputusan Walikota Semarang No. 539/255 Tahun 2012
    Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Tahun 2012 – 2015
  5. Keputusan Walikota Semarang No. 539/244/2012 Tahun 2012
    Tentang Perubahan Keputusan Walikota Semarang Nomor 539/000356 tentang Pengangkatan Anggota badan Pengawas Perusahaan Daerah percetakan Kota Semarang Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012
  6. (more…)
last comments
SUTARDIYANTO
SUTARDIYANTO

untuk keputusan walikota nomor 973/90 th 2012 mohon dapat di upload terima kasih